Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Laut di Indonesia telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya laut negara. Tindak pidana di laut seperti pencurian ikan, penyelundupan barang ilegal, dan perompakan kapal menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia, “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Laut di Indonesia dilakukan melalui kerjasama antar lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini penting untuk menjamin keamanan laut Indonesia.”
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah peningkatan patroli laut di perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman, “Kerjasama antar lembaga dalam patroli laut sangat efektif dalam menekan tindak pidana di laut.”
Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana laut. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, “Polri akan terus melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana laut agar dapat memberikan efek jera bagi yang lain.”
Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana laut di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah Nasution, “Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam melindungi sumber daya laut Indonesia.”
Dengan adanya kerjasama yang baik antar lembaga dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana laut di Indonesia dapat semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan sumber daya laut negara.