Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo, “hukum merupakan landasan utama dalam penegakan keadilan dan perlindungan masyarakat maritim Indonesia.”
Pada dasarnya, hukum laut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini diatur mengenai tindak pidana laut dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan di laut.
Peran hukum dalam hal ini adalah sebagai payung hukum bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindak para pelaku kejahatan di laut. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Menurut Direktur Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Kelautan dan Perikanan, Raja Oloan Saut Gurning, “hukum laut adalah instrumen yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut.” Dengan demikian, peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia harus diperkuat dan diperhatikan dengan serius.
Namun, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana laut, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut. Salah satunya adalah masalah kerja sama antar instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antar instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut, Vice Admiral Aan Kurnia, “kerjasama antar instansi sangat penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban di laut Indonesia.”
Dengan demikian, peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia tidak bisa diabaikan. Hukum harus ditegakkan dengan tegas dan adil untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan perairan yang aman dan bersih dari kejahatan laut.