Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Namun, masalah illegal fishing dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan sektor perikanan di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi penyidikan kasus perikanan yang efektif dan terencana.
Menurut Kepala Badan Karantina Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, “Strategi penyidikan kasus perikanan di Indonesia haruslah dilakukan secara terpadu antara berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Hal ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam menangani kasus-kasus perikanan yang merugikan negara.”
Salah satu langkah dalam strategi penyidikan kasus perikanan adalah meningkatkan kerjasama antarinstansi dalam pertukaran informasi dan data terkait kasus-kasus perikanan ilegal. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, yang mengatakan bahwa “Kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait akan mempercepat proses penyidikan kasus perikanan dan menjamin keberhasilan penegakan hukum.”
Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kapasitas dan keterampilan penyidik dalam menangani kasus perikanan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Penyidik perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sektor perikanan serta kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dalam mengungkap kasus-kasus perikanan ilegal.”
Dengan menerapkan strategi penyidikan kasus perikanan yang efektif dan terencana, diharapkan dapat mengurangi angka illegal fishing, meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan melindungi kepentingan negara dalam sektor perikanan. Sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya perikanan, Indonesia harus terus berkomitmen untuk melindungi dan mengelola sumber daya tersebut dengan baik.