Meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Karena itu, upaya untuk memperkuat penegakan hukum laut harus terus dilakukan agar potensi sumber daya laut kita dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum laut di Indonesia masih mengalami banyak kendala seperti minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan hukum laut.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus illegal fishing di perairan Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hukum laut yang terjadi dan perlu penindakan yang lebih tegas. Maka dari itu, penegakan hukum laut harus diperkuat melalui peningkatan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggar hukum laut.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, penegakan hukum laut juga harus didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum laut.
Dengan meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum laut sehingga dapat mengurangi kasus illegal fishing dan pelanggaran hukum laut lainnya. Sehingga sumber daya laut kita dapat terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.